Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, disusul Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan permendagri No 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menunjukkan komitmen Pemerintah Dalam mengeliminir isu-isu gender.

 

Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan nasional.

 

Komitmen pengarusutamaan gender di Kota Surabaya diwujudkan melalui terbitnya Perda nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perwali nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya. Selain itu, untuk mengakselerasi kesetaraan gender di Kota Surabaya diantaranya melalui penguatan kecamatan sebagai garda depan birokrasi agar menjadi lembaga pemerintah yang responsif gender.